Bantuan revitalisasi 49
Bisnis Pulsa Elektronik Murah
Meskipun renegosiasi dan penundaan sejumlah pos tarif terkait dengan pemberlakuan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China (ASEAN-China Free Trade Agreement/ACFTA) antara Indonesia dan China belum disepakati, pemerintah China menawarkan bantuan langsung kepada Usaha Kecil Menengah (UKM) di Indonesia yang terkena dampak akibat pemberlakuan perjanjian tersebut. Bantuan langsung yang ditawarkan China berupa skema pengadaan mesin-mesin baru atau revitalisasi maupun bantuan dana serta inovasi baru bagi UKM.
Demikian diungkapkan Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Nasional (Kadin) Bidang Usaha Mikro Kecil dan Koperasi, Sandiaga S Uno, dalam keterangan pers, seusai bersama jajaran Kadin lainnya bertemu dengan Wakil Presiden Boediono di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (6/4/2010) sore.
Jadi, walaupun belum disepakati mengenai keinginan Kadin soal renegosiasi dan penundaan 128 pos tarif yang bisa berdampak kepada sekor UKM, akan tetapi, salah satu yang terkait dengan itu adalah adanya tawaran dari China untuk melihat UKM yang terdampak akibat pemberlakuan ACFTA. "Mereka menawarkan bantuan langsung dari skema pengadaan mesin yang baru atau revitalisasi, terapan inovasi dan bantuan dana," ujar Sandiaga.
Namun, menurut Sandiaga, bantuan langsung pemerintah China akan sulit jika tidak ada sistem kluster untuk pengaturan UKM. Oleh sebab itu, Forum Nasional Pengembangan Kluster (ForNas PeKa) UKM sangat diperlukan untuk mengordinasikan dan menyinkronkan UKM. "Kita akan lebih cepat mengansitipasi kluster mana dari UKM ini yang terdampak akibat dari pemberlakuan ACFTA, yang bisa langsung ditujukan untuk UKM," tambah Sandiaga.
Sejauh ini, tambah Sandiaga, bantuan langsung masih dalam tahap pembicaraan Menteri Perdagangan Mari Elka Pangestu dengan Menteri Perdagangan China Chen Deming, Selasa siang di Kantor Kementerian Perdagangan. Dikatakan Sandiaga, sejauh ini kluster-kluster UKM sebenarnya sudah ada. Namun, diakui belum ada wadah yang bisa memberikan perkuatan dan pemberdayaan UKM secara nasional. Dengan ForNas PeKa UKM ini akan memudahkan jika ada sistem kluster. "Forum ini juga bisa dijembatani untuk mengurangi dampak pemberlakuannya," kata Sandiaga. Sandiaga menyebutkan akibat dari ACFTA, sebagian UKM mengalami dampak. UKM yang terdampak di antaranya garmen dan alas kaki serta kerajinan yang berbasis metal seperti di kota Tegal dan lainnya.
Ditanya mengenai ForNas PeKa UKM, Sandiaga mengakui Kadin menawarkan Wapres Boediono untuk memimpin forum tersebut. Namun, diakui Wapres masih akan mempelajari proposal pembentukan ForNas PeKa UKM dan berkoordinasi dengan sejumlah menteri terkait. Kluster sangat strategis bagi peningkatan daya saing UKM. Daya saing pelaku usaha khususnya UKM seringkali terkendala untuk menyesuaikan diri secara fleksibel dengan aspek pasar produk, teknologi dan organisasi. "Secara individual, UKM seringkali tidak sanggup menangkap peluang pasar yang membutuhkan jumlah volume produksi yang besar, standardisasi yang homogen dan pengiriman yang teratur dan lainnya," jelas Sandiaga.
Menurut Sandiaga, UKM perlu diangkat secara nasional mengingat selama ini pengembangan UKM selalu mentok menghadapi masalah di tingkat sektoral dan nasional akibat tidak adanya koordinasi. Sebagai contoh, desentralisasi menimbulkan persoalan kluster, karena bupati dan gubernur mempunyai program sendiri-sendiri seperti rumput laut. Karena tiap daerah mempunyai potensi rumput laut, ini menjadi tidak efisien dan optimal. "Harusnya pemerintah menetapkan daerah mana yang ditetapkan sebagai kluster rumput laut. Ini supaya tidak terjadi kelebihan pasokan dan harganya menjadi turun sehingga nelayan yang akan menghadapi kesulitan kembali," kata Sandiaga.
kompas.com
7 tahun yang lalu