Korupsi proyek Bandara. Bisnis Tiket Pesawat Terbang. Pembangunan Bandara Kuala Namu, Sumatra Utara, yang menelan dana sekitar Rp5,9 triliun diduga sarat korupsi. Koordinator aksi Jaringan Mahasiswa Penyelamat Uang Negara (Jampang) Andi Sabarudin mengatakan dugaan itu mengacu kepada pembengkakan dana pembangunan dari APBN lebih dari dua kali lipat dari proyeksi awal hanya Rp2,1 triliun. "Kami mendesak semua pihak menghentikan sementara waktu proyek pembangunan Bandara Kuala Namu sambil menunggu hasil pemeriksaan, penyelidikan dan audit yang dilakukan pihak berkompeten," katanya dalam aksi demonstrasi di depan Kementerian Perhubungan, hari ini.
Bisnis Tiket Pesawat, Berita Penerbangan, pesawat terbang. Andi mendesak Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memeriksa kemungkinan adanya praktik korupsi yang melibatkan kontraktor multi year contract dan para pejabat Kemenhub. Dia juga meminta kejaksaan dan kepolisian menyeret perusahaan konsultan perencana yang membuat kesimpulan studi kelayakan secara serampangan.
"Kami juga meminta DPR, khususnya Panitia Anggaran, untuk menolak permintaan tambahan anggaran Rp2 triliun untuk penyelesaian Kuala Namu," ujarnya.
Kemenhub telah menjadwal ulang penyelesaian proyek Bandara Internasional Kuala Namu senilai Rp5,9 triliun dari 2011 menjadi 2012 untuk menghemat dana sebesar Rp1 triliun. Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub Herry Bakti S. Gumay mengatakan penjadwalan ulang itu untuk memberikan waktu evaluasi desain dan rekayasa nilai (value engineering) guna memangkas dana di proyek itu.
Sesuai jadwal awal, menurut dia, pekerjaan pembangunan landas pacu (runway) dilakukan dalam satu tahap setelah proses pemadatan lahan selesai sehingga membutuhkan dana cukup besar. Dengan evaluasi desain dan rekayasa nilai, lanjut dia, pekerjaan pembangunan runway dilakukan dalam beberapa tahap untuk memangkas biaya.
Dia memaparkan proyek Bandara Kuala Namu membutuhkan total dana sebanyak Rp5,9 triliun yang dibagi antara pemerintah sebesar Rp4,3 triliun untuk membangun sisi udara (air side) dan PT Angkasa Pura (AP) II sebesar Rp1,6 triliun untuk membangun sis darat (land side).
Herry melanjutkan Kemenkeu telah meminta proyek Kuala Namu diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk memastikan kekurangan dana bagi proyek itu. Sampai dengan saat ini, Kementerian Keuangan belum memberikan persetujuan mengucurkan dana sebesar Rp1,4 triliun pada tahun ini sesuai kebutuhan keseluruhan Rp2 triliun.
Herry menjelaskan pagu Kemenhub untuk proyek Kuala Namu pada 2010 hanya dianggarkan sebesar Rp602 miliiar. Namun, dia menegaskan alokasi pagu 2010 itu telah dialokasikan untuk membayar pekerjaan yang sudah dilakukan kontraktor pada tahun sebelumnya.
Bandara Kuala Namu diproyeksikan akan mengganti Bandara Polonia Medan yang tidak lagi representatif menampung lonjakan arus penumpang dari dan ke Sumut yang kini mencapai di atas 8 juta orang per tahun.
7 tahun yang lalu