pulau–pulau terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga Kotabumi Kegiatan Pembekalan bagi Korwil, Korda dan Staf Pendukung Desk Pengendali Pusat Kantor Pertahanan (PPKP) yang diikuti oleh 32 orang tersebut, berlangsung selama tujuh hari, yang dimulai tanggal 8 sampai dengan 16 Mei 2012 dan bertujuan memberikan bekal pengetahuan kepada personel Kemhan yang akan bertugas di instansi vertikal Kemhan di daerah, agar memiliki kesamaan pandangan maupun persepsi tentang tugas pokok Kemhan di daerah. Sedangkan daerah-daerah yang akan menjadi instansi vertikal Kemhan selain DKI Jakarta, antara lain Aceh, Sumatera Utara, Selatan dan Barat, Bengkulu, Lampung, Bangka Belitung, Riau dan Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Tengah, Timur dan Selatan, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DIY Yogyakakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Timur, Sulawesi Utara, Tengah, Barat, Tenggara, Selatan dan Gorontalo, Maluku dan Maluku Utara, Papua serta Papua Barat. Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro bersama Menteri Kelautan dan Perikanan Sharif C. Sutardjo, Jum’at (4/5) mengunjungi pulau terluar Pulau Nipah di Kepulauan Riau. Menhan didampingi Wakasal Laksdya TNI Marsetio, Pangarmabar Laksda TNI Didit Herdiawan dan Dankormar Mayjen TNI (Mar) Alfan Baharudin berangkat menuju ke Pulau Nipa sekitar pukul 07.00 WIB dari Markas Lanal Batam menggunakan Heli Bell TNI AL. Sebelum ke Pulau Nipah, Menhan terlebih dahulu mengunjungi Pulau Karimun. Di Pulau Nipah, Menhan dan Menteri Kelautan dan Perikanan disambut oleh Pasukan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan Pulau Nipa dari Brigif 3 Marinir dan Yonif 134 Kodam I/ Bukit Barisan. Kunjungan Menhan bersama Menteri Kelautan dan Perikanan ke Nipa kali ini dalam rangka melihat secara langsung kondisi pulau – pulau terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga. Dengan peninjauan secara langsung diharapkan diperoleh berbagai masukan untuk pemerintah dalam menetapkan kebijakan bagi pulau – pulau terluar. Khusus untuk pulau Nipah, pemerintah ingin menjadikan pulau tersebut sebagai model bagi pengembangan pulau – pulau terdepan lainnya yang memiliki potensi tidak hanya untuk kepentingan pertahanan dan keamanan tetapi juga kepentingan ekonomi. Pengembangan Pulau Nipah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah khususnya kebijakan defence supporting economy (pertahanan mendukung ekonomi) Menteri Pertahanan mengatakan, kebijakan dari pengelolaan perbatasan dan pulau terluar ini ada sebuah perubahan paradigma dimana daerah perbatasan dan pulau terluar yang tadinya hanya ditangani oleh sektor keamanan nantinya juga akan dikembangkan untuk sektor ekonomi, dan itu akan meningkatkan ketahanan nasional. Ketahanan pulau – pulau terluar itu nantinya juga akan didukung oleh ketahanan ekonomi. Jadi tidak hanya masalah pertahanan dan keamanan, tetapi akan ada pemanfaatan pulau terluar seperti Pulau Nipah untuk kegiatan ekonomi yang diharapkan nanti akan memberikan manfaat yang lebih besar bagi negara. Lebih lanjut Menhan mengatakan, Kemhan mendukung penuh road map atau blue print pengembangan Pulau Nipah untuk sebagian wilayah ekonomi yang telah disiapkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi Kemhan juga minta sebagian tetap dipertahankan untuk wilayah pertahanan dan keamanan. Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan menjelaskan bahwa pengembangan ekonomi di Pulau Nipah, saat ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sedang mengajukan usulan rancangan untuk dapat membangun transit dan pengisian bahan bakar bagi kapal - kapal yang akan menuju ke Singapura. Selain itu, KKP juga akan membangun semacam etalase dari perikanan hias yang nantinya dijadikan sebagai tempat wisata. Menurut Menteri Kelautan dan Perikanan dari keseluruhan luas area Pulau Nipah kurang lebih 44 hektar, 15 hektar digunakan untuk kepentingan pertahanan dan sisanya untuk kepentingan ekonomi.
7 tahun yang lalu